FUNGSI/PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

Dalam sistem perekonomiaan saat ini, entah itu sosialis, kapitalis, peran pemerintah dirasa sangatlah penting. Namun bedanya, peran pemerintah dalam sistem perekonomian sosialis sangatlah besar sedangkan pada sistem kapitalis cukup terbatas.

Menurut Adam Smith, seorang ahli ekonomi pemuja kapitalis murni, tiga fungsi pemerintah yang hubungannya  dengan perekonomian adalah :

      1.            Memelihara pertahanan dan keamanan negara > Fungsi Pertahanan Keamanan

      2.            Menyelenggarakan keadilan > Fungsi Peradilan

      3.            Menyediakan barang publik, atau barang yang tidak disediakan oleh swasta > Fungsi Pekerjaan Umum.

Teori di atas hadir atas pendapatnya yang menganggap setiap individu lah yang paling tahu kondisi dan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri.

Dalam perekonomian modern, kebebasan individu lebih ditekan/ diatur oleh pemerintah. Hal ini mengingat kebebasan setiap individu akan menciptakan disharmonisasi dalam sistem perekonomian suatu negara. Sehingga, fungsi pemerintah dalam perekonomian, mengalami sedikit perubahan sebagai berikut :

PERANAN ALOKASI

Pihak swasta adalah entitas bisnis yang berorientasi pada laba/keuntungan. Apabila dirasa tidak mengungtungkan, swasta tidak akan memproduksi barang / jasa tersebut walaupun masyarakat membutuhkannya. Oleh karena itu, apabila di dunia hanya terdapat barang swasta saja, akan terdapat beberapa kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Ketidakmampuan swasta dalam menyediakan barang / jasa yang dapat dikonsumsi bersama tanpa transaksi (barang publik) ini disebut dengan kegagalan pasar (market failure).

Beda dengan pemerintah, dimana kesejahteraan umum atau kemakmuran masyarakat menjadi prioritas. Dalam kondisi defisit pun, pemerintah akan mencoba memenuhi kebutuhan masyarakatnya (setelah menimbang skala prioritasnya). Secara umum barang yang diproduksi pemerintah tersebut dinamakan barang publik.

Contoh barang yang dapat dinikmati bersama dan tidak disediakan swasta adalah udara bersih, tanah subur, jalan, dsb. Orang tidak akan membeli alat untuk membersihkan udara meskipun semua orang akan sakit tanpa udara yang sehat, tentu swasta juga tidak akan memproduksinya untuk dijual ke masyarakat. Selain itu, swasta akan berpikir ribuan kali jika diperbolehkan membangun jalan di daerah yang kurang maju meskipun diperkenankan menarik biaya lewat jalan (toll).

Di sinilah peran alokasi pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah perlu menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat khususnya ketika swasta tidak dapat (mau) menyediakannya. Selama pemerintah konsisten dengan non-profit motive nya dan menjunjung tinggi tujuan negara, pengadaan barang publik untuk peningkatan kesejahteraan umum dan kepentingan bersama sangat penting dilakukan.

Masalahnya, seberapa banyak peran pemerintah dalam penyediaan barang publik ? Seberapa besar anggaran untuk pendidikan, agama, sosial, peradilan, pertahanan, keamaan, dsb. ? Mana yang lebih diprioritaskan ? Mengingat biaya APBN yang terbatas dan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas maka dipakailah suatu sistem pemungutan suara (karena sistem harga sangat sulit dipakai pada pengadaan barang publik). Di Indonesia yang "katanya" menganut sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/ kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/ perwakilan, maka segala keputusan pemungutan suara ini diwakilkan pada wakil rakyat yang terhormat. Entah, itu dapat memuaskan masyarakat atau tidak, sistem inilah yang dipakai.

PERANAN DISTRIBUSI

Masyarakat suatu negara selalu saja majemuk. Dilihat dari latar belakang pendidikan, keluarga, bakat, kesempatan, etos kerja, dll. yang berbeda menyebabkan pekerjaan yang dilakukan akan berbeda, pun demikian kekayaan dan pendapatan yang diterima masyarakat berbeda-beda pula.

Ketidak-samaan distribusi pendapatan yang diperoleh melalui sistem pasar ini dinilai mempunyai nilai ketidak-adilan. Perlu dicatat, ketidak-adilan berbeda dengan ketidak-efisienan dalam ekonomi. Bahkan menurut beberapa ahli, keduanya adalah hal yang berkebalikan.

Kaldor, salah satu ahli ekonomi, berpendapat bahwa suatu proses / tindakan dapat dikatakan baik / bermanfaat apabila golongan yang memperoleh manfaat dapat memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami kerugian sehingga posisi golongan merugi tersebut tetap sama seperti sebelum tindakan tersebut dilaksanakan.

Peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi distribusi pendapatan ini dapat dibagi secara :

1. Langsung

Contohnya adalah pengenaan pajak progresif, yaitu pajak yang proporsinya sebanding dengan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Ketika masyarakat golongan kaya membayar pajak lebih besar dibanding golongan miskin, pemerataan pendapatan "mungkin" dapat terjadi.

Contoh lainnya adalah pemberiaan subsidi, dalam nama dan bentuk apapun, kepada golongan kurang mampu.

2. Tidak Langsung

Contohnya adalah pembangunan rusun atau perumahan murah untuk golongan dengan pendapatan tertentu, pemberian pupuk bersubsidi kepada petani, dsb.

PERANAN STABILISASI

Fungsi Stabilisasi - Peranan Pemerintah dalam Perekonomian - Sistem perekonomian liberalis atau kapitalis murni dikenal sangat rentan dengan goncangan akibat inflasi dan pengangguran. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, sistem pasar yang mengalami penurunan di suatu bidang akan menyebabkan penurunan di bidang lain dan akhirnya pasar tersebut akan kacau. Sehingga peran pemerintah dalam menstabilkan kondisi perekonomian suatu negara sangat dibutuhkan.

Instrumen pemerintah dalam melaksakan fungsi stabilisasi adalah :

- Kebijakan Moneter

Pada kebijakan moneter, pemikiran tentang cadangan wajib, tingkat diskonto, kebijakan pasar terbuka, pengendalian kredit selektif, merupakan komponen yang perlu diperimbangkan.

- Kebijakan Fiskal

Pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri yang baik serta tingkat pertumbuhan yang memadai.

Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomian kepada pihak swasta / perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk :

      1.            Menjaga agar perekonomian berjalan normal yaitu dengan cara :
1. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektorlain.

      2.            Menjaga agar perekonomian kondusif.